Contoh kasus Wawasan Nusantara
1. Krisis Multidimensional Indonesia
Krisis
nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998,
telah membawa akibat yang sungguh diluar perkiraan siapapun, bahkan tak
pula prediksi para ahli. Krisis tersebut, pada kisah lanjutannya berkembang
dan meluas mencapai krisis multidimensional; ekonomi, politik, sosial,
budaya dan kemudian identitas bangsa.
Kemudian
krisis ekonomi yang ditandai kesulitan memperoleh bahan
pokok dan kesempatan kerja (sebagai akibat banyaknya perusahaan yang harus
gulung tikar dikarenakan krisis hutang akibat depresiasi rupiah yang amat tajam
dan mendadak), yang kemudian menjadi pemicu timbulnya gerakan mahasiswa yang muncul
bagaikan ribuan semut . Gerakan mahasiswa itu, kemudian mampu untuk menciptakan
kesadaran kolektif komponen bangsa yang lain, untuk menyadari bahwa upaya
mengatasi krisis ekonomi, haruslah diawali dengan reformasi di dalam bidang
politik.
Reformasi
politik, yang semula diarahkan pada pembersihan pemerintahan dari korupsi,
kolusi dan nepotisme yang kemudian diakronimkan menjadi“KKN”, ternyata tidak
mendapat sambutan yang positif dari pemerintahan Presiden Soeharto yang ketika
itu berkuasa. Akibatnya, kekecewaan timbul sebab ketidak-responsif-an pemerintah,
malah membawa tuntutan yang sifatnya lebih mendesak; yakni perlunya
pergantian pimpinan pemerintahan dari Presiden Soeharto. Gerakan
mahasiswa, yang menggulirkan tuntutan pergantian pimpinan nasional itu,
akhirnya mampu untuk memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri, pada tanggal 21
Mei 1998. Ketika itu, ratusan ribu mahasiswa menduduki Gedung
MPR/DPR untuk menyatakan tuntutannya.
Ternyata,
pergantian pimpinan nasional tersebut, melahirkan suasana politik yang hiruk
pikuk. Tiba-tiba, semua orang ingin bicara dan didengar suaranya. Termasuk dari
mereka yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia rejim masa lalu.
Akibatnya banyak “bunglon politik” yang ikut bermain dalam kancah politik
Indonesia. Bermacam isu pula menjadi sasaran untuk dihembuskan pada masyarakat.
Diantara sekian banyak isu itu adalah tuntutan desentralisasi
kekuasaan dan pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan
daerah. Dengan berbagai cara tuntutan itu dimunculkan. Dalam kasus terakhir
di Aceh, bahkan sampai menggelar “SU MPR” (Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum)
Aceh, sebagai media pengungkapan tuntutan masyarakat Aceh. Khusus untuk hal
itu, beragam ide yang ditawarkan sebagai solusi pun muncul, dari sekadar
menuntut pembagian keuangan yang lebih adil, tuntutan otonomi yang lebih luas,
tuntutan federalisasi, sampai ke tuntutan kemerdekaan.
2.
Permasalahan
Pusat dan Daerah
Pada dasarnya, permasalahan pusat dan daerah tersebut
berdasar pada 3 pokok
permasalahan:
Permasalahan kekuasaan yang
sentralistis. Pemerintahan Orde Baru,
dianggap sangat sentralistis dalam menjalankan kekuasaan. Banyak hal yang
ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dipandang
seakan-akan hanya sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah pusat. Akibatnya,
aspirasi daerah ditutup dengan mengedepankan justifikasi “stabilitas dan
kepentingan nasional”. Hal ini menimbulkan perasaan dehumanisasi pada masyarakat
di daerah.
Permasalahan pembagian keuangan.
Dalam menjalankan kebijakan ekonomi, pemerintah pusat selama Orde Baru juga
sangat sentralistis. Sebagian besar hasil-hasil yang didapat daerah, harus
diserahkan kepada pemerintah pusat.
Dalam kasus Aceh misalnya, pada tahun anggaran 1998/999, 91,59% hasil-hasil
daerah diserahkan kepada pusat. Dengan demikian berarti daerah (Aceh) hanya
mendapat “tetesan” 8,41% dari hasil buminya sendiri. Fenomena itu, bukan
hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di tempat-tempat lain Indonesia. Praktik
pemerintahan seperti itu, menimbulkan perasaan bahwa daerah seakan hanyalah
“sapi perahan” dari pemerintah pusat. Meskipun kenyataannya pemerintah pusat
memberikan “subsidi daerah otonom” (SDO) pada setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), tetapi paradigma yang berlaku bahwa SDO tersebut
adalah “kebaikan hati” pemerintah pusat kepada daerah. Padahal, dana untuk
SDO tersebut, sebagian didapatkan dari daerah juga.
Permasalahan budaya. Pemerintah Orde
Baru mengedepankan wawasan “budaya nasional”. Meskipun dipropagandakan bahwa
budaya daerah adalah kekayaan budaya nasional, namun dalam praktiknya sering
terjadi marjinalisasi
terhadap budaya daerah. Padahal, kendati sebagai negara kesatuan, Indonesia
terdiri dari ribuan budaya dari bermacam suku-suku bangsa. Bahkan, dari satu
suku bangsa, terdapat sub-sub kultur yang berbeda. Perbedaan budaya tersebut
membawa konsekuensi pada perbedaan atau keragaman paradigma dalam
menjalankan kekuasaan dan implementasi kebijakan. Kondisi itu, seakan
diabaikan dan dianggap tidak begitu penting. Bahkan dalam banyak kasus,
terjadi penyeragaman praktik budaya. Hal itu, menimbulkan resistensi yang
mendasar, karena budaya sesungguhnya tetap hidup dalam bawah sadar manusia,
tidak dapat dihilangkan dengan upaya penyeragaman.
1. Tuntutan
Daerah
Permasalahan Pusat dan Daerah
seperti diuraikan diatas, terjadi selama
puluhan tahun. Pada kurun waktu tersebut, perasaan kecewa atas permasalahan
itu, dapat ditekan dan ditutup-tutupi dengan perilaku represif dari penguasa
waktu itu. Bahkan, pada daerah-daerah dengan tingkat resistensi yang tinggi,
pemerintah pusat harus pula melakukan operasi-operasi militer yang
mengakibatkan banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dianggap melanggar hak asasi
manusia (HAM). Sehingga, permasalahan pusat dan daerah seperti
disebutkan diatas, semakin bertambah rumit dan membawa luka-luka yang cukup
mendalam pada daerah.
Akibatnya, ketika terjadi pucuk
pimpinan kekuasaan, luka-luka dan kekecewaan yang dipendam dan ditutup-tutupi
selama puluhan tahun itupun meluap. Bahkan, kemudian meledak dan melahirkan
konflik-konflik horizontal (seperti yang terjadi di Maluku) dan vertikal (seperti
terjadi di Aceh, Riau dan Irian Jaya). Tuntutan daerah itu muncul secara
bersamaan karena dianggap bahwa
setelah puluhan tahun mengalami represi, maka kinilah saatnya harus
bersuara. Sejarah hitam pergumulan pusat dan daerah itu, telah terjadi pada
kasus Timor-Timur, propinsi ke-27 Republik Indonesia, yang harus berpisah
karena kalahnya tawaran otonomi pemerintah pusat dalam jajak pendapat. Hal
itu, adalah satu contoh kasus yang nyata, bagaimana perilaku sentralistis
dan upaya-upaya represif yang menyertainya, ternyata dalam jangka panjang
tidak membuahkan hasil apa-apa, dan bahkan menambah rumit persoalan yang
sebenarnya sederhana. Akibatnya, solusi permasalahannya pun semakin
kompleks.
